Ada Apa Komisi III DPRD Lampung Timur Akan Serahkan Monitoring Ke BPK

Lampung Timur (Embaranpost.id)– 60 persen hasil pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2021 Kabupaten Lampung Timur berkualitas buruk, hanya 40 persen anggararan tersebut yang terserap sesuai kebutuhan.
Begitulah kira-kira di sampaikan salahsatu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur, dari Fraksi Partai Demokrat, Taufik Gani kepada sejumlah awak media, Senin 24/01/22.
menurutnya, secara keseluruhan hasil proyek pekerjaan jalan tahun 2021 di kabupaten Lampung Timur berkualitas buruk. baik APBD ataupun anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusu (DAK). ,”sama saja, semua sama buruknya,” tegas Taufik Gani.
,”Itu dari hasil kami komisi III monitoring di beberapa titik pekerjaan proyek baik proyek DAK ataupun APBD, memang sangat memprihatinkan, bahkan sudah banyak yang sudah rusak. Kalau kita kalkulasi dari seluruh pekerjaan jalan yang telah kita monitoring, sekitar 60 % dari secara keseluruhan sudah mengalami kerusakan karena kualitasnya buruk,” tandas Taufik Gani.
Dengan menindak lanjuti persoalan tersebut, sesuai tugas dan fungsi lembaga DPRD selaku pengawasan, maka semua hasil monitoring, akan dituangkan kedalam berita acara.
,”Untuk membuktikan hasil monitoring yang kita lakukan sudah kita dokumentasikan dan buatkan berita acara, nantinya akan kita sampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Selain hasil monitoring, kita juga akan sampaikan saat rapat dengar pendapat (Hearing) dengan dinas terkait. Sesuai fungsi pengawasan yang kita miliki,” ujarnya.
Karenanya, DPRD melalui Komisi III berharap agar kedepan, Pemerintah Kabupaten Lampung dapat melaksanakan tugasnya sesuai harapan masyarakat.
,”Semestinya semua tim dapat merealisasikan anggaran sesuai peruntukanya, dan mengedepankan kualitas, bukan asal jadi,” tambahnya.
Pada bagian lain, beberapa waktu lalu, ASS III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Pemerintah Daerah Lampung Timur, Junaidi mengaku bahwa anggaran telah terealisasi sesuai peruntukanya.
,”Dari laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kalu semua anggaran tahun 2021 sudah terealisasi,” kat Junaidi.(FR)
0 Komentar